Pandangan Kelompok Masyarakat Sipil dalam konteks Implementasi JETP di Indonesia

印度尼西亚 JETP 实施背景下民间社会团体的观点

Penulis: Henriette Imelda, Direktur Advokasi Kebijakan dan Maria Putri Adianti, Junior Communications Officer

作者：Henriette Imelda，政策宣传总监和 Maria Putri Adianti，初级通讯官

翻译：由chatGPT执行

Just Energy Transition Partnership (JETP) di Indonesia merupakan salah satu hasil KTT G20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun 2022 lalu. Kemitraan tersebut merupakan kesepakatan Indonesia dengan negara-negara International Partners Group (IPG) untuk memobilisasi pendanaan guna membantu Indonesia melakukan upaya dekarbonisasi melalui penghentian pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap berbasis batubara, secara bertahap. 

Just Energy Transition Partnership（JETP）是G20峰会的一个成果，印度尼西亚于去年2022年担任东道主。该伙伴关系是印度尼西亚与国际合作伙伴组（IPG）达成的协议，旨在动员资金帮助印度尼西亚通过逐步停止建设和运营以煤为基础的蒸汽发电厂，进行脱碳工作。

Kemitraan tersebut mengharuskan Indonesia untuk menyusun rencana investasi, terutama di sektor ketenagalistrikan, dalam waktu 6 (enam) bulan. Rencana investasi yang disusun diharapkan dapat menggambarkan kebutuhan Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di sektor ketenagalistrikan hingga mencapai puncak emisi di tahun 2030 dengan emisi gas rumah kaca absolut di angka 260 juta ton CO2-ek, berkurang dari angka baseline 357 juta ton CO2-ek di tahun yang sama. Walau demikian, dalam penyusunannya perlu dipastikan adanya proses yang inklusif, seperti pelibatan kelompok masyarakat sipil, sebagai salah satu pemangku kepentingan kunci di dalam seluruh upaya penyusunan, perencanaan, implementasi, serta monitoring dari rencana investasi tersebut.  

该合作伙伴关系要求印度尼西亚在6个月内制定投资计划，特别是在电力行业。制定的投资计划应描述印度尼西亚在电力行业中降低温室气体排放的需求，使其在2030年达到排放峰值，并将温室气体绝对排放量降至260百万吨二氧化碳当量，从同年的基准值357百万吨二氧化碳当量减少。然而，在编制计划时需要确保包括具有关键利益相关者地位的社会团体在内的包容过程，以参与制定、规划、实施和监督投资计划的所有努力。

Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) bekerja sama dengan Germanwatch mengadakan diskusi kelompok terfokus khusus dengan kelompok masyarakat sipil (CSO) termasuk lembaga-lembaga riset yang relevan, pada tanggal 18 Januari 2023 bertempat di Hotel Pullman, Jakarta. Diskusi ini dilaksanakan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari kelompok masyarakat sipil yang mengerjakan isu relevan dengan JETP, terkait dengan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan (dan apabila memungkinkan, dimiliki) oleh kelompok masyarakat sipil. Diskusi ini menggunakan hasil diskusi IRID pada tanggal 22 Desember 2022 lalu dengan tajuk “Memahami Hasil G20 dan COP27 serta Dampaknya pada Sektor Energi di Indonesia”, sebagai basis diskusi.

印度尼西亚脱碳研究所（IRID）与Germanwatch合作，在2023年1月18日于雅加达Pullman酒店举办了一个特定的小组讨论会，邀请了包括相关研究机构在内的民间社会团体（CSO）。此次讨论旨在获得民间社会团体对JETP相关问题的反馈和建议，以及需要注意哪些方面（如果可能的话，由民间社会团体持有）。此次讨论以IRID在2022年12月22日的讨论成果为基础，主题为“了解G20和COP27的结果及其对印度尼西亚能源部门的影响”。 

Beberapa poin penting untuk dibahas di kalangan kelompok masyarakat sipil adalah hal-hal mengenai pelibatan CSO dalam proses JETP di Indonesia. Sampai dengan saat ini1 belum diketahui bagaimana pelibatan CSO akan dilakukan dan sejauh mana peran CSO dalam proses penyusunan, perencanaan, implementasi, monitoring dan implementasi JETP itu sendiri. Itu sebabnya, penting bagi CSO untuk duduk bersama dan mendiskusikan hal-hal terkait peran dan fungsi CSO dalam konteks JETP. Diskusi ini juga berupaya untuk membuka lingkup topik pembahasan selain ketenagalistrikan. Topik pembahasan lainnya adalah yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi, utamanya sisi ketenagakerjaan yang akan terdampak pada saat transisi energi berlangsung. 

在民间社会团体中讨论的一些重要问题包括民间社会团体在印度尼西亚JETP进程中的参与。到目前为止，尚不清楚民间社会团体的参与方式以及民间社会团体在JETP的制定、规划、实施、监测和实施过程中扮演的角色。因此，对于民间社会团体来说，坐在一起讨论与JETP背景下民间社会团体的角色和功能相关的事项非常重要。此次讨论还旨在开拓除电力行业以外的话题讨论范围。其中的其他讨论话题涉及社会和经济方面的问题，尤其是在能源转型期间将受到影响的就业方面。

Beberapa perwakilan CSO yang hadir untuk memantik diskusi adalah Tata Mutasya, Kepala Kampanye Iklim dan Energi, Greenpeace Indonesia; Grita  Anindarini, Deputy Director Indonesian Center for Environmental Law (ICEL); dan Maria Emeninta, Ketua Departemen Riset, Pendidikan, dan Pelatihan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).  

参加讨论的民间社会团体代表包括绿色和平印度尼西亚气候与能源主管 Tata Mutasya、印度尼西亚环境法中心(ICEL)副主任Grita Anindarini和全印尼工会联合会(KSBSI)研究、教育和培训部主席Maria Emeninta。

Peran JETP di Tengah Krisis Energi 

JETP在能源危机中的角色是什么？

Krisis energi yang terjadi telah memberikan desakan global bahwa ketergantungan pada sumber energi fosil sudah harus ditinggalkan dan bergerak menuju ke energi terbarukan. Namun di sisi lain, krisis energi memberikan keuntungan yang tak terduga (windfall profit) bagi Indonesia.  

能源危机的发生给全球带来了压力，要求人们摆脱对化石能源的依赖，转向可再生能源。然而，另一方面，能源危机也给印度尼西亚带来了意想不到的好处，即意外的“风险利润”。

Kemitraan JET-P menunjukan adanya pendanaan untuk mendanai upaya-upaya percepatan transisi energi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Walau demikian, harus dipastikan bahwa JETP dapat dilaksanakan dengan berkeadilan. 

JET-P合作伙伴关系表明有资金用于资助发展中国家（包括印度尼西亚）加速能源转型的努力。但是，必须确保JETP在公正的基础上实施。

Situasi Sektor Batu Bara Indonesia 

印度尼西亚煤炭行业的情况

Jika melihat situasi terkini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan transisi energi. Misalnya, saat ini sektor batu bara masih dianggap sebagai sumber energi paling mudah dipakai karena memang sudah tersedia. Indonesia juga menjadi negara paling ekpansif dalam pembangunan PLTU baru bara dan kapasitasnya tumbuh sekitar 44% pada periode 2017-2020 (Ember Climate, 2022). Belum lagi didukung oleh harga energi fosil yang terkesan lebih terjangkau, dikarenakan tidak adanya penghitungan biaya eksternalitas seperti biaya emisi. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia dalam melakukan transisi energi. 

就目前的情况而言，在实现能源转型方面需要关注一些问题。例如，目前煤炭行业仍被视为最容易使用的能源来源，因为它已经存在。印度尼西亚也是新建燃煤电厂建设最为扩张的国家之一，其燃煤电厂容量在2017-2020年期间增长了约44％（Ember Climate，2022）。再加上化石能源价格相对较为可承受，因为没有计算外部成本，例如排放成本等。当然，这对印度尼西亚进行能源转型构成了挑战。

Aerial view tambang. Sumber Foto: iStock

Kondisi Energi Terbarukan dan Ketenagakerjaan yang Tertinggal 

落后于可再生能源和就业的情况

Kondisi sektor energi terbarukan menunjukkan bahwa rasio kapasitas energi terbarukan terhadap total kapasitas energi negara-negara G20 secara umum telah meningkat pada tahun 2017-2021. Namun, Indonesia mengalami penurunan rasio sebesar 0,1% (International Renewable Energy Agency, 2022) karena ekspansi PLTU batu bara yang jauh lebih besar dibandingkan peningkatan kapasitas energi terbarukan.

能源领域的可再生能源状况表明，G20国家的可再生能源容量比例通常在2017年至2021年间有所增加。然而，由于燃煤电厂的扩张比可再生能源容量增长要大得多，印度尼西亚的比例下降了0.1%（国际可再生能源机构，2022年）。

Aspek sosial, dalam hal ini ketenagakerjaan, sangat tertinggal di dalam gambaran besar transisi energi berkeadilan di Indonesia. Hingga kini belum ada kejelasan konsep dan peta jalan ketenagakerjaan yang terkait dengan komitmen Indonesia untuk mencapai Nationally Determined Contribution (NDC), Low Carbon Development Indonesia (LCDI),  serta Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR).  

在印度尼西亚的公正能源转型的整体框架中，社会方面，尤其是就业方面的问题严重滞后。到目前为止，尚未明确涉及印尼实现国家自主贡献（NDC）、印度尼西亚低碳发展（LCDI）以及长期低碳和气候适应战略（LTS-LCCR）承诺的就业概念和路线图。

Bahkan, Indonesia juga tidak memiliki data ketenagakerjaan yang konsisten, seperti data dan informasi mengenai jumlah buruh di sektor batu bara. Contohnya, menurut data Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada tahun 2021 mencatat terdapat 165.784 buruh tambang batu bara. Sementara, dalam pernyataan Kemnaker di forum ETWG (Energy Transition Working Group) tahun 2022 lalu, disampaikan bahwa jumlah buruh di sektor batu bara adalah sekitar 1,2 juta orang.  

在印度尼西亚，甚至连一致的就业数据也没有，比如在煤炭行业的劳动力数量。例如，根据劳动部门规划和开发局（Barenbang）的数据，2021年煤炭开采业有165,784名工人。然而，在2022年的能源转型工作组（ETWG）论坛上，劳动部门表示，煤炭行业的工人数量约为1.2万人。

Kebutuhan Indonesia Terkait Transisi Berkeadilan (Just Transition) 

印度尼西亚与公正转型相关的需求

Beberapa hal muncul dalam diskusi terkait dengan kebutuhan untuk merealisasikan transisi berkeadilan. Pertama, kebutuhan penguatan kerangka (framework) transisi berkeadilan yang mencakup kebijakan terkait pendanaan, industri, iklim, energi dan listrik, dan transisi berkeadilan itu sendiri. Berikutnya, dibutuhkan penilaian (assessment) mengenai kelompok rentan yang paling terdampak akibat transisi, khususnya perempuan, anak-anak, masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan, dan para pekerja. Ketiga, dibutuhkan instrumen lingkungan hidup sebagai jaring pengaman (safeguards).  Selain itu, dibutuhkan pula penguatan peran pemerintah daerah dalam melakukan desentralisasi energi dan skenario transisi, terutama untuk ketenagakerjaan.  

在关于实现公正转型的讨论中涌现出一些需求。首先，需要加强公正转型框架，包括涉及资金、工业、气候、能源和电力政策以及公正转型本身。其次，需要评估哪些弱势群体最受转型影响，特别是妇女、儿童、居住在采矿区附近的社区和工人。第三，需要环境保护措施作为安全保障。此外，还需要加强地方政府在能源去中心化和转型方案方面的作用，尤其是在就业方面。

Diskusi ini juga memunculkan pembahasan terkait definisi transisi berkeadilan yang harus dikerucutkan. Hal ini juga berlaku pada definisi green jobs; utamanya karena selama ini istilah green jobs hanya dikaitkan dengan isunya saja (misalnya, energi terbarukan atau energi yang lebih bersih), namun tidak melihat dari sisi kualitas kesejahteraan manusianya. 

这些讨论还引发了关于必须明确定义公正转型的讨论。这也适用于绿色工作的定义；主要是因为在过去，绿色工作一词仅与其问题相关联（例如，可再生能源或更清洁的能源），但未从人类福祉的质量角度考虑。

Terkait dengan teknis isu energi di dalam konteks transisi energi berkeadilan, isu mengenai PLTU captive dan bagaimana tahapan phase-out-nya, juga muncul di dalam diskusi. Selain itu, diskusi tersebut juga melihat pentingnya dilakukan revisi terhadap Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, terutama dalam menspesifikkan kembali target penurunan  emisi yang conditional (penurunan emisi yang akan dilakukan dengan bantuan internasional), serta  teknologi clean coal yang diharapkan tidak lagi dianggap sebagai upaya mitigasi perubahan iklim.  

在公正能源转型的技术问题方面，讨论中出现了关于“被囚禁”的火力发电厂问题以及其逐步退出的阶段性过程。此外，讨论还强调了修订印度尼西亚的“国家自主贡献”（Nationally Determined Contribution，简称NDC）的重要性，特别是重新确定条件性减排目标（在国际援助下实现减排），以及希望“清洁煤技术”不再被视为气候变化缓解措施。

Tindak Lanjut JETP 

JETP的后续行动

Berdasarkan diskusi yang berlangsung, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti oleh kelompok masyarakat sipil, terkait dengan proses JETP di Indonesia.  

根据讨论，与印度尼西亚的JETP进程相关的一些事项需要由公民社会团体进一步跟进。

Pertama, bagaimana kelompok masyarakat sipil dapat melakukan advokasi mengenai isu terkait Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) dan Rencana Investasi JETP secara paralel. Beberapa hal yang perlu untuk dicermati dalam RUU EBET adalah yang terkait dengan masuknya energi baru di dalam RUU EBET, kejelasan insentif dan prioritas untuk energi terbarukan, pengaturan terkait pengadaan, TKDN (tingkat komponen dalam negeri), dan assessment terhadap masyarakat terdampak. Terkait dengan rencana investasi JETP, yang perlu diperhatikan adalah alur informasi dan transparansi dari semua pihak, serta pengawalan substansi. Contohnya seperti rencana terkait instrumen pendanaan yang akan digunakan beserta alokasinya.

首先，公民社会团体如何同时进行有关新能源和可再生能源法案（RUU EBET）和JETP投资计划的问题进行倡导。RUU EBET中需要注意的一些问题包括新能源的纳入、可再生能源的激励和优先级明确性、采购、本地内容要求和受影响社区的评估。关于JETP投资计划，需要注意的是所有相关方的信息流程和透明度，以及对实质内容的监督，例如有关将要使用的资金工具及其分配的计划。

Kedua, kelompok masyarakat sipil perlu untuk menyepakati definisi atau lingkup dari transisi energi berkeadilan. Hal ini akan memudahkan koordinasi antar kelompok masyarakat sipil, terkait dengan kegiatan yang perlu dilakukan bersama. 

第二，公民社会团体需要协商关于公正能源转型的定义或范围。这将有助于协调公民社会团体之间的合作行动。

Ketiga, membentuk platform koordinasi yang memungkinkan seluruh informasi terkait JETP agar dapat diakses oleh lebih banyak pihak, serta memungkinkan seluruh pihak untuk memberikan masukan ke dalam proses penyusunan, perencanaan, implementasi, monitoring serta evaluasi JETP. Hal lain yang juga penting untuk dipertimbangkan adalah memastikan kelangsungan JETP pasca masa pemerintahan Joko Widodo yang akan berakhir pada 2024. 

第三，建立一个协调平台，使所有与JETP相关的信息可以被更多的人访问，并使所有利益相关方能够就JETP的制定、计划、实施、监测和评估提供意见。此外，需要考虑的另一重要因素是确保在2024年Joko Widodo政府任期结束后JETP的持续性。

—————

[1] Kamis, 9 Februari 2023

原文网址：https://irid.or.id/en/pandangan-kelompok-masyarakat-sipil-dalam-konteks-implementasi-jetp-di-indonesia/